Lampung Selatan (biinar.com) – Malang nian nasib R (20 tahun), korban pelecehan seksual di Lampung Selatan yang diduga dilakukan oleh oknum kepala desa. Kasusnya hingga kini belum ada kejelasan. Padahal, korban didampingi Damar telah melaporkan hal ini ke Polda Lampung pada 31 Maret 2021. Laporan itu tertuang dalam Laporan Polisi (LP) nomor : LP/B-540/III/2021/LPG/SPKT Polda […]
Continue Reading
Lampung Selatan – Memalukan. Inilah kata yang pantas menggambarkan buruknya kinerja Kepala Desa Cintamulya Dwi Hariani dalam mengelola Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD). Pasalnya, Dwi Hariani diduga melakukan penyelewengan dalam mengelola dana yang seharusnya diperuntukan bagi kesejahteraan masyarakat tersebut. Berdasarkan investigasi lapangan LSM GMBI Lampung Selatan, terdapat sejumalah mata anggaran yang diduga […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Mantan Kepala Lingkungan (Kaling) I, Ir. H. Triyono Arifin, M.M melaporkan Lurah Way Dadi Helpi Nurdin, SE ke Polsek Sukarame atas dugaan penggelapan insentif kaling selama lima bulan sebesar Rp5.600.000. Laporan tersebut diterima Polsek Sukarame dengan tanda terima laporan nomor STPL/1206-B/XI/2019/SPKT tanggal 12 November 2019. Triyono mengatakan dilaporkannya penggelapan insentif itu dikarenakan […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Kejaksaan Negeri (Kejari) Bandar Lampung saat ini tengah melakukan penyidikan terkait dugaan pemotongan insentif RT serta kepala lingkungan di Kelurahan Way Dadi dan Way Dadi Baru. Kejari Bandar Lampung telah menghadirkan RT dan kepala lingkungan di dua kelurahan itu untuk dimintai keterangan sebagai saksi dalam perkata tersebut. Para RT dan kaling yang […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Dugaan pemotongan dana kelurahan yang mengalir ke Camat Sukarame, Bandar Lampung, semakin meruncing. Bahkan Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM) bersama Kelompok Kerja Masyarakat (Pokmas) turut membenarkan adanya pemotongan tersebut dan siap beradu data. Ketua LPM Kelurahan Way Dadi Baru, Bambang membenarkan adanya pemotongan dana kelurahan untuk pembangunan diwilayahnya. Hal itu dapat dibuktikan dari dokumen […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Pengerjaan proyek Land Clearing Bandara Radin Inten II senilai Rp 8.7 Miliar diduga sarat korupsi, kolusi dan nepotisme. Karenanya, masyarakat yang tergabung dalam Komando Aksi Bela Hak Rakyat (KOBAR) Lampung mendesak aparat segera mengusut tuntas aktor dibalik proyek yang merugikan negara sekitar Rp 5 miliar tersebut. “Usut tuntas aliran dana proyek land […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Rumah sakit sejatinya menjadi tempat bagi masyarakat untuk menaruhkan harapan memperoleh pelayanan kesehatan. Bagi pasien yang ternyata mendapat perlakuan penolakan pelayanan, apalagi dalam keadaan darurat harus segera melaporkannya kepada pihak berwajib. Berikut pemaparan tentang aturan dan sanksi bagi RS pemerintah maupun swasta yang menolak melayani pasien, apalagi dalam keadaan darurat: Pada dasarnya, […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Pembangunan jalan ruas Kota Gajah – Simpang Randu Kabupaten Lampung tengah diduga bermasalah. Paket yang dikerjakan oleh CV. Aulia Akbar dengan nomor kontrak 01/KTR/KSI-PUPR.P 22/PJ-LT-4/V.03/X/2017 ini disinyalir tidak sesuai sfesifikasi yang telah ditentukan. Ketua Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Pemantau Pembangunan Indonesia (LPPI) Provinsi Lampung Sofian Akhmad SH., MH mengatakan, berdasarkan investigasi timnya […]
Continue Reading
Lampung Selatan – Remisi peringatan 73 tahun Kemerdekaan Republik Indonesia untuk warga binaan yang diserahkan Gubernur Lampung M. Ridho Ficardo memiliki catatan tersendiri. Sebab, kali ini merupakan remisi terbanyak yang pernah diberikan. Total 3.469 narapidana,143 diantaranya langsung bebas, karena berperilaku baik selama menjalani masa pemidanaan. Data yang dihimpun, untuk tahun 2017, napi penerima remisi di […]
Continue Reading
Bandar Lampung – Panitia Khusus (Pansus) money politik DPRD Lampung memiliki dasar hukum untuk memerintahkan Kepolisian Republik Indonesia (Polri) memanggil paksa Vice Presiden Sugar Grup Company (SGC) Purwanti lee. Dasar hukum yang dimaksud adalah Pasal 204 ayat 3 Undang-Undang (UU) No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD (UU MD3) yang berbunyi, “Dalam […]
Continue Reading