Bandar Lampung – Anggota DPRD Lampung daerah pemilihan (dapil) I Kota Bandar Lampung melakukan reses ke Pemerintah Kota Bandar Lampung, Jum’at (19/2/2021). Kedelapan Anggota DPRD Lampung yang ikut dalam reses tersebut dipimpin oleh Ketua Tim Fauzan Sibron, kemudian Yusirwan, Kostiana, Azwar Yakub, AR Suparno, Ade Utami Ibnu, Rahmat Mirzani Djausal dan Budiman AS.
Dalam reses itu, dihadiri Plh Wali Kota Bandar Lampung Badri Tamam dan beberapa Kepala Dinas di Kota Bandar Lampung. Seluruh yang hadir mematuhi protokol kesehatan dari pemerintah di tengah pandemi Covid-19.
Dalam rapat itu, Azwar Yakub, meminta agar Jalan Ryacudu segera dibenahi dengan berkoordinasi bersama Pemerintah Provinsi Lampung. “Karena pada saat hujan, itu sepanjang jalan itu sering tergenang air,” kata dia.
Maka, kata Azwar pada 2021 ini mudah-mudahan bisa rampung dengan anggaran yang terbatas. “Jalan Ryacudu ini InsyaAllah tahun 2021 ini selesai semua,” kata dia.
“Ini gimana solusinya soal irigasi sepanjang jalan Ryacudu? Saya tanya dengan Kadis Bina Marga Provinsi. Harus kerjasama dengan Pemkot Bandar Lampung. Oleh karena itu, kami Komisi IV siap membantu supaya jalan provinsi di Kota Bandar Lampung ini baik semua,” kata dia.
Budiman AS juga menanyakan hal serupa soal infrastruktur di Kota Bandar Lampung pada tahun kemarin dengan anggaran sendiri, tanpa adanya bantuan dari Pemerintah Provinsi Lampung.
“Bahwa Kota Bandar Lampung itu membangun sendiri infrastrukturnya, maka dengan Walikota Bandar Lampung yang baru ini, semoga bisa lebih baik koordinasinya,” kata dia.
Budiman juga mempertanyakan, soal bantuan hibah terlambat, bantuan THR, Tukin dan sertifikasi juga telat. “Dan apakah penyelesaian fly over di 2020 apakah adendum?” tanya dia.
Selain itu, soal Mal ditutup pukul 19.00 Wib itu dia menyebutkan bahwa Kota Bandar Lampung ini seperti kota mati.
“Sementara di Jakarta saja itu sudah pukul 21.00 dibuka, maka ini perlu diperhatikan juga untuk kebijakan kedepan,” tegasnya.
AR Suparno juga menyoal Mal ditutup pukul 19.00, dia menegaskan jangan sampai karena tujuan semua adalah memutus mata rantai Covid-19, namun juga menekan laju perekonomian masyarakat.
“Maka, itu jangan sampai kita mengurangi Covid-19 tapi menekan pertumbuhan ekonomi. Selain itu juga soal Covid-19 sampai dimana alurnya bantuan Covid-19 itu. Miris saya pun yang pernah terkena Covid-19, satu pun saya tidak menerima,” kata dia.
Sementara, Ade Utami Ibnu mengatakan, keberpihakan anggaran provinsi di Kota BandarLampung itu saat ini makin membaik. “Karena Bandar Lampung ini merupakan wajah Provinsi Lampung, maka wajar kalau kita bersolek. Maka perlu adanya koordinasi dengan pemerintah provinsi untuk pembangunan dan juga kepada DPRD Lampung,” kata dia.
Selain itu, Ade mengatakan soal Evokir, jangan sampai kedepan itu, yang receh nilainya, tapi harus yang prioritas dari pemkot.
“Misalkan saya di komisi III, soal dana DBH. Kemudian Evokir per SKPD juga harus by data, jangan asal ngomong,” kata dia.
“Ditengah pandemi Covid-19 ini berseliweran di pemberitaan itu OTG (orang tanpa gajian) itu betul apa enggak?. Misalnya Pol PP ini, saya sempat diminta pinjam uang, karena alasan belum gajian, maka saya minta ini tolong di prioritas kan pegawai-pegawai kecil ini terlebih dahulu. Mungkin mereka segan atau tidak berani untuk mempertanyakan kepada Pemkot Bandar Lampung, maka saya minta buat kebijakan yang berkeadilan,” tanya Ade.
Selain itu, soal penutupan pedagang makanan kecil seperti pecel lele pada malam hari, mereka mengeluhkan baru buka sekitar pukul 19.00 kemudian harus tutup, karena jika tidak Pol PP menegurnya.
“Jangan sampai kita di tengah Pandemi Covid-19 ini, penyakitnya saja kita sangat takutkan, tapi jangan sampai juga yang paling menakutkan adalah mereka tidak makan karena kebijakan kita,” pungkasnya.
Sementara Kostiana menyebut, saat turun ke dapilnya, masih ada jalan lingkungan yang belum dibangun, dan warga mengeluhkan hal tersebut.
“Sinergi yang baik, untuk terus support pembangunan infrastruktur di Bandar Lampung,” ungkap dia.
Yusirwan, menyuarakan soal di dapilnya di daerah Kelurahan Pidada Panjang sering banjir.
“Di kelurahan Pidada Panjang itu, zaman dulu itu gak banjir, tapi saat ini hujan sedikit saja sudah banjir, padahal dulu enggak,” kata dia.
Jadi Yusirwan menyarankan agar perlu adanya normalisasi sungai agar tidak terjadi banjir.
“Kemudian yang kedua adalah soal pedagang kecil, yang tutup lebih awal pada pukul 19.00 wib itu,” kata dia.
Sedangkan, Rahmat Mirzani Djausal fraksi Gerindra, mengapresiasi kinerja Pemkot Bandar Lampung, karena sudah beralih dari Zona merah ke zona Orange Penyebaran Covid-19 di Lampung.
Tapi meski demikian, dia menyarankan agar memperketat aturan protokol kesehatan di tempat umum.
“Tingkat kematiannya untuk Lampung itu masih tinggi nomor dua, dan diatas 5 persen untuk di Bandar Lampung ini. Sehingga saya meminta agar memperketat aturan protokol kesehatan di tempat umum,” pintanya.
Fauzan Sibron dari fraksi NasDem, juga berharap adanya rapat koordinasi antara Pemkot Bandar Lampung melibatkan DPRD Lampung Dapil Kota.
“Kalau rapat koordinasi, maka dapil Kota Bandar Lampung ini juga diundang sebagai perpanjangan tangan dari suara dapil kota Bandar Lampung. Karena kita sama-sama tujuannya ingin memajukan kota Bandar Lampung ini,” ucapnya.
Dia yakin dibawah kepemimpinan Eva Dwiana kedepan Bandar Lampung bakal lebih baik dan bisa melibatkan DPRD Lampung dalam pembahasan pembangunan.
“Insyaallah dengan Bunda Eva dilantik jadi walikota Bandarlampung, kedepan bisa koordinasi, karena Bunda Eva ini teman kami (di dewan, red),” kata Fauzan. (Advertorial)
