Bandar Lampung – Kepiawaian Gubernur Lampung Arinal Djunaidi dalam mengatur komposisi kepala dinas di lingkup Pemerintah Provinsi Lampung patut dipertanyakan. Pasalnya, meski sudah malang melintang di dunia birokrasi, ternyata Arinal Djunaidi masih tetap memberdayakan orang-orang yang diduga tidak berkompeten dan penuh masalah, misalnya Kepala Dinas Pengelolaan Sumber Daya Air Provinsi Lampung Budi Dharmawan.
Diketahui, Budi Dharmawan diduga memiliki sejumlah catatan buruk dalam sejarah perjalanan karirnya di Pemprov Lampung. Pada 2015, saat Budi Darmawan baru menjabat Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Penata Ruang Provinsi Lampung, muncul berbagai isu tak sedap, misalnya kepangkatan Budi Dharmawan pada saat itu tidak cukup. Namun dirinya tetap dipaksakan menjadi kepala dinas.
Kemudian, saat pelaksanaan pemilihan gubernur pada 2018, Budi Darmawan juga memiliki catatan kelam. Dirinya dipanggil oleh Bawaslu Provinsi Lampung karena diduga terlibat aktif dalam politik praktis. Sebagai ASN di lingkup Pemprov Lampung, Budi Dharmawan terindikasi tidak netral. Saat itu dirinya secara terang-terangan mengkampanyekan pasangan Ridho Ficardo-Bachtiar Basri gubernur petahana saat itu.
Terkait hal ini, Peneliti Lembaga Monitoring Pembangunan Indonesia Provinsi Lampung Jayadi Pasaribu menilai Gubernur Lampung telah khilaf memilih orang. Menurutnya, seyogyanya Arinal Djunaidi tidak memberdayakan orang-orang yang memiliki sejarah kelam dan catatan buruk.
“Kita tau Budi Darmawan dalam perjalanan karirnya penuh dengan kontroversi. Semasa menjabat Kepala Dinas PUPR Provinsi Lampung banyak masalah yang membelitnya, mulai dari dugaan fee proyek. Isu pengkondisian asuransi bagi seluruh rekanan yang diduga dilakukan oleh Isteri Budi Dharmawan,” jelasnya.
Kemudian, sambung Jayadi Pasaribu, jika diamati dari serapan anggaran di Dinas Pengelolaan Sumberdaya air saat ini, dinas yang dipimpin Budi Dharmawan lah yang paling pasif. Sejak awal 2020, tidak ada kegiatan yang dilaksanakan hingga akhir September ini.
“Gimana petani bisa “Berjaya”, sesuai dengan janji Arinal dan Nunik, jika tidak ada kegiatan pada sektor pengairan. Kita tau bahwa petani sangat membutuhkan air. Semoga Gubernur Lampung Arinal Djunaidi segera mengevaluasi jabatan Budhi Darmawan,” tutupnya.
Hingga berita ini diterbitkan, Kepala Dinas PSDA Provinsi Lampung Budi Dharmawan belum dapat dikonfirmasi. Kami datangi ke kantornya, Budhi Darmawan tidak ada di lokasi. (su/an)
