Gubernur Arinal Hadiri Rakor Pemberantasan Korupsi Terintegrasi Bersama KPK RI

Berita Utama Pemerintahan

Bandar Lampung – Gubernur Arinal Djunaidi menghadiri Rapat Koordinasi Pemberantasan Korupsi Terintegrasi bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) RI, bertempat di Gedung Pusiban, Selasa (20/04).

Turut hadir dalam Rakor, Wakil Ketua KPK RI, Wakil Direktur Utama PT PLN, Bupati/Walikota se-Provinsi Lampung, Sekretaris Daerah Provinsi Lampung, Inspektur Provinsi Lampung, Kakanwil BPN Provinsi Lampung.

Pelaksanaan rencana aksi program pemberantasan korupsi di Provinsi Lampung telah dimulai sejak awal 2018 yang diikuti dengan Penandatanganan Komitmen Bersama Program Pemberantasan Korupsi Terintegrasi oleh seluruh Kepala Daerah dan Pimpinan DPRD se-Provinsi Lampung.

Untuk membangun sistem pencegahan Korupsi, sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini Tim Korsupgah KPK-RI telah membangun koordinasi, Supervisi dan Pencegahan Korupsi secara terintegrasi di sektor-sektor strategis di lingkungan Pemerintah Provinsi Lampung dan lingkungan Pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Lampung.

Melalui Tim Korsupgah KPK-RI yang mendampingi Pemerintah Daerah se-Provinsi Lampung dengan Kegiatan Monitoring Control for Prevention (MCP) yang mengimplementasikan 8 area intervensi program pencegahan korupsi. Capaian Progres MCP Pemerintah Provinsi Lampung Tahun 2020 senilai 81% dengan area Intervensi yang terdiri dari Perencanaan dan Penganggaran APBD, Pengadaan Barang dan Jasa, Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Kapabilitas APIP, Manajemen ASN, Optimalisasi Pendapatan Daerah, dan Manajemen Aset Daerah.

Gubernur Arinal dalam sambutannya mengingatkan kepada Bupati/Walikota agar terus meningkatkan kerjasama pencegahan korupsi dengan berbagai pihak serta menguatkan komitmen dalam penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan akuntabel.

“Kepada para Bupati/Walikota agar menertibkan pajak daerah khususnya pajak air bawah tanah dengan perhitungannya tidak memberatkan para pengusaha. Pajak penting dan harus dibayar, tetapi jangan sampai pengusaha kesulitan membayarnya,” ujar Gubernur.

Terkait permasalahan infrastruktur, Gubernur mengatakan bahwa Pemerintah Provinsi Lampung akan memaksimalkan pendapatan daerah untuk pembangunan infrastruktur Jalan Provinsi melalui pinjaman yang bisa dilakukan melalui sindikasi bank, pinjaman SMI, dan pinjaman luar negeri.

Leave a Reply

avatar
  Subscribe  
Notify of