Bandar Lampung – Wakil Ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman memberi keterangan ke Badan Kehormatan (BK) terkait dugaan pemalsuan tandatangannya oleh Komisi I untuk menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama pansel pada Selasa (9/10) lalu.
“Tadi saya dimintai keterangan tentang surat itu oleh BK. Pertama, saya tidak pernah menerima dan menandatangani surat itu. Kedua, tidak ada konfirmasi dari komisi I DPRD Lampung ke saya tentang surat tersebut,”kata wakil ketua DPRD Lampung Johan Sulaiman, Senin (15/10).
Kemudian, BK menanyakan kronologi peristiwa tersebut, ia menceritakan bahwa pada Selasa (9/10) lalu, dirinya mendapat amanah dari partai untuk mendampingi juara lomba baca kitab kuning yang akan mengikuti lomba tingkat nasional.
Kemudian saat di Bandara, ia mengaku mendapat telepon dari ketua komisi I DPRD Lampung Ririn Kuswantari yang menanyakan alasan belum menandatangani surat tersebut.
“Saya jawab, mekanisme di komisi I tidak dijalankan. Biasanya komisi I melakukan rapat bersama anggotanya, baru surat itu keluar yang ditandatangani oleh pimpinan komisi I dan adanya paraf dari persidangan serta sekwan, baru bisa surat itu sampai di meja saya. Tetapi mekanisme ini tidak dijalankan, makanya saya minta untuk ditunda,” jelasnya.
“Saya juga sudah bicarakan di rapat pimpinan pada Senin lalu bahwa proses selanjutnya pemanggilan ini kita menunda surat keluar dari pimpinan. Kenapa, karena ini bernilai politis. Sebab, saat ini Lampung memiliki dua gubernur, baik yang masih menjabat dan gubernur terpilih di pilgub lalu. Nah ini muatan politisnya tinggi, maka kami menunda menandatangani surat keluar dari komisi I terkait pemanggilan ini,”ujarnya.
Selain itu, ia menyerahkan proses ini ke BK DPRD Lampung yang nantinya akan disikapi dalam rapat pimpinan selanjutnya.
“Disana akan terlihat, apakah akan mengambil proses hukum atau tidak. Selain itu, partai juga sudah menyerahkan permasalahan ini sepenuhnya ke saya,” ungkapnya. (*)
