Bandar Lampung – Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung menghadiri kegiatan peningkatan Keamanan Pangan di Provinsi Lampung bersama Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BBPOM) di Bandar Lampung gelar advokasi program nasional Gerakan Keamanan Pangan Desa (GKPD), Pasar Pangan Aman Dari Bahan Berbahaya (PPABB), dan Pangan Jajanan Anak Sekolah (PJAS), di Hotel Novotel, Kamis (4/2/2021).
Kepala BBPOM Bandar Lampung Susan Gracia Arpan mengatakan, kegiatan tersebut merupakan tiga program prioritas BPOM, yaitu kegiatan prioritas gerakan keamanan pangan desa, pasaran aman dari bahan berbahaya dan pengawalan kantin sekolah untuk pangan jajan anak sekolah yang aman.
Sejak 2014, kegiatan prioritas ini, sekarang telah memasuki tahun kedelapan. Pada hari ini (4/2/2021), pihaknya melakukan koordinasi lintas sektor, meminta dukungan dari lintas sektor terutama pemerintah provinsi (pemprov) dan perwakilan masyarakat, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Lampung.
“Setelah ini ada rangkaian-rangkaian kegiatan di kabupaten yang dipilih berdasarkan hasil yang sudah kita lihat kriterianya, yaitu di Kabupaten Way Kanan dan Lampung Selatan. Selama kurun waktu tujuh tahun boleh saya sampaikan, Provinsi Lampung cukup baik untuk di level nasional,” ungkapnya.
Lanjutnya, tiga kali desa di Lampung menjadi juara nasional, pasar tahun lalu juara lomba Pasar Nasional Juara Satu, pengelolaan kantin sekolah juga mendapatkan enam besar.
“Artinya, juara tersebut peduli untuk melakukan gerakan keamanan pangan. Tapi ini harus terus ditingkatkan, sekarang kami merangkul kembali pemda lintas sektor dan semua yang terkait untuk memberi masukan dan juga bekerja sama dengan BBPOM Bandarlampung,” ucapnya.
Ditanya mengenai pengawasan di tengah Pandemi Covid-19, Susan memastikan pengawasan tetap berjalan. Sehingga situasi pandemi tidak mengurangi rutinitas pengawasan yang dilakukan BBPOM.
“Misalnya ada kegiatan inspeksi di saran produksi dan sarana distribusi. Baik itu pangan, obat, dan kosmetik, itu kita lakukan dengan menerapkan prokes Covid-19 yang ketat, dan secara online juga akan kita lakukan. Serta kegiatan seperti penindakan juga kita lakukan dengan prokes,” terangnya.
Namun untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat masyarakat, penyebaran informasi, komunikasi dan edukasi dilakukan secara daring.
“Penyelenggaraan prioritas nasional tetap dilaksanakan ditempat, yaitu kabupaten/kota dengan menerapkan prokes,” ucapnya.
Sementara, Syaiful Darmawan Staf Ahli Gubernur Lampung mengatakan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung mendukung program BPOM. Sehingga pihaknya meminta instansi terkait di pemprov dapat bersinergi.
“Kita minta langsung instansi terkait misal Dinas PP dan PA programnya untuk mensukseskan program prioritas BPOM, untuk Desa Pangan Aman, Pasar Aman dari bahan berbahaya dan pangan jajanan anak sekolah,” ujarnya.
Karena, menurut Syaiful Pemda memandang penting mengenai keamanan pangan. Sebab sesuai dengan langkah prioritas pembangunan Lampung dalam meningkatkan kesehatan dan gizi masyarakat.
Hal senada juga dikatakan Ketua Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Yanuar Irawan pihaknya memberikan apresiasi tinggi kepada BPOM khususnya yang ada di Lampung, begitu pula denga
pemerintah daerah (pemda) yang hari ini semua Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait yang hadir.
“Sebagaimana tupoksi kami sebagai salah satu pengawasan. Tentu kita bersama-sama menggunakan ini untuk mensukseskan program prioritas ini untuk masa depan kita. Terutama pangan untuk anak-anak yang jajan sembarangan kita berikan support kepada BPOM memberikan edukasi kepada masyarakat,” ungkapnya.
Tentu menurutnya sebagai tugas DPRD, jika ada yang bisa pihaknya sampaikan saat Reses ke masyarakat.
“Diharapkan BPOM juga tidak segan memberikan informasi programnya kepada masyrakat Lampung,” tutupnya. (Advertorial)
