Umarsyah: Pemerintah Harus Lindungi Petani dari Mafia Perdagangan

Oktober 18, 2018 | [post-views]
WhatsApp-Image-2018-07-26-at-07.03.53

Bandar Lampung – Calon Anggota DPD RI Dapil Lampung Umar Syah menyoroti kondisi petani yang cenderung masuk kategori sebagai kelompok rentan (vulnerable) dalam sistem pertanian di tanah air.

Ketua PBNU Bidang Ekonomi itu menilai kelompok petani kerap dihadapkan pada masalah-masalah yang umumnya bersumber pada minimnya proteksi pemerintah pada mereka. Misalnya masalah harga penjualan hasil panen yang terlalu murah dan cenderung merugikan petani.

“Pemerintah sebagai regulator seharusnya memberikan proteksi terhadap petani yang rentan menghadapi politik dagang dengan pelaku pasar. Karena mereka, para petani kan seringnya ada di sawah, jadi konsekuensinya tidak terlalu paham tentang tentang mekanisme pasar,” ujar Kordinator tim jagung nasional asal Metro itu, Rabu (17/10).

Umar menyebut kelompok petani yang oleh KH Hasyim Asy’ari disebut sebagai penolong negeri dalam konteks perdagangan, sering tak berkutik di hadapan para tengkulak yang memainkan harga di pasaran.

“Yang selalu dikuatirkan petani adalah hasil pertanian saya siapa yang beli? Sebab kalau tidak segera dibeli, maka kualitasnya bisa menurun. Jika kondisi ini tidak diproteksi dengan menetapkan harga beli terendah dan dikontrol, maka bisa dibeli dengan harga yang murah oleh pelaku pasar dan menyebabkan petani merugi,” ujar Umar Syah.

Hal lain yang menjadi sorotan adalah minimnya edukasi, baik dalam penerapan teknologi dalam sistem pertanian, atau pelatihan manajemen pengelolaan sistem pertanian. Umar Syah mengungkapkan, para petani pada umumnya menguasai teknik pertanian dari keluarga dan tetangganya, tanpa melalui edukasi yang sistematis sehingga mereka cenderung gagap akan kemajuan teknologi dalam sektor pertanian.

“Harus diakui pemerintah sudah memberi perhatian yang cukup. Tetapi ada hal yang perlu dilakukan. Pertama kebijakan yang baik harus dikawal supaya tepat sasaran. Kedua proteksi terhadap harga pascapanen,” ujarnya.

Untuk itu, calon DPD RI Nomor urut 44 itu menyimpulkan, para petani memerlukan kehadiran Pemerintah dalam memberikan pendampingan dalam pengelolaan tani dan pembelajaran penggunaan teknologi pertanian. “Kedua kondisi ini akan secara otomatis menghasilkan peningkatan produktivitas pertanian, dengan syarat pemerintah memberikan proteksi pada stabilitas harga pasar.”

Buah dari proses itu akan menghasilkan dua hal secara bersamaan yakni meningkatnya kesejahteraan para petani dan terjadinya ketahanan pangan secara nasional. (*/red)

Tags in