Bandar Lampung – Kesuksesan Gubernur Ridho Ficardo membangun Lampung di berbagai lini mendapat apresiasi dari DPR-RI. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Koordiator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga Drs. Utut Adianto menegaskan, kesuksesan pembangunan gubernur termuda di Indonesia ini menjadi salah satu alasan DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Lampung.
“Keberhasilan Gubernur Ridho itu di antaranya 4 kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung,” ujar Utut Adianto, di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur Lampung, pada Jumat Sore (3/8/2018).
Menurut Utut, Lampung sebagai salah satu Provinsi yang terbaik untuk opini BPK, dari 16 Entitas Pemerintah daerah, yaitu Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota yang dimiliki terdapat 13 yang mendapat predikat WTP dan 3 WDP. “Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan membanggakan bagi Pemerintah dan masyarakat Lampung,” katanya.
Bukan hanya itu, Utut juga memuji gaji tenaga honorer yang disesuaikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi). “Mendengar Cerita dari Pak Gubernur saya bangga honorer disini sudah UMP. Hebatnya Gubernur Lampung, Pusat belum berbuat, tetapi Provinsi Sudah berbuat. Mengenai Honorer K2 dengan jumlah 438.590 akan kita selesaikan dan diangkat secara bertahap,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
“Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung secara tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini BPK tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif,” ujar Ridho.
Ridho menambahkan, penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik merupakan amanah Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
“Yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung adalah kebijakan anggaran dan kebijakan keuangan dalam rangka menyejahteraan rakyat dan pengembangan potensi dalam memajukan Provinsi Lampung, di mana terkait kebijakan anggaran harus harmonis dan sinkron,” kata Ridho.
Gubernur Ridho menilai secara umum kunjungan Wakil Ketua DPR RI di Provinsi Lampung memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. “Mengingat kunjungan ini akan menyerap berbagai masukan dari Provinsi Lampung, maka saya menaruh harapan besar pada Wakil Ketua DPR RI, kiranya beliau dapat memperjuangkan program kerja prioritas Pemerintah Provinsi Lampung ke depan, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” tutupnya. (Humas Prov/Red)
Bandar Lampung – Kesuksesan Gubernur Ridho Ficardo membangun Lampung di berbagai lini mendapat apresiasi dari DPR-RI. Bahkan, Wakil Ketua DPR RI Koordiator BAKN, BURT dan Hubungan Antar Lembaga Drs. Utut Adianto menegaskan, kesuksesan pembangunan gubernur termuda di Indonesia ini menjadi salah satu alasan DPR-RI melakukan kunjungan kerja ke Lampung.
“Keberhasilan Gubernur Ridho itu di antaranya 4 kali berturut turut meraih predikat Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI Perwakilan Lampung atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) Pemprov Lampung,” ujar Utut Adianto, di Ruang Rapat Utama, kantor Gubernur Lampung, pada Jumat Sore (3/8/2018).
Menurut Utut, Lampung sebagai salah satu Provinsi yang terbaik untuk opini BPK, dari 16 Entitas Pemerintah daerah, yaitu Provinsi dan 15 Kabupaten/Kota yang dimiliki terdapat 13 yang mendapat predikat WTP dan 3 WDP. “Ini merupakan prestasi yang sangat baik dan membanggakan bagi Pemerintah dan masyarakat Lampung,” katanya.
Bukan hanya itu, Utut juga memuji gaji tenaga honorer yang disesuaikan dengan UMP (Upah Minimum Provinsi). “Mendengar Cerita dari Pak Gubernur saya bangga honorer disini sudah UMP. Hebatnya Gubernur Lampung, Pusat belum berbuat, tetapi Provinsi Sudah berbuat. Mengenai Honorer K2 dengan jumlah 438.590 akan kita selesaikan dan diangkat secara bertahap,” tutupnya.
Sementara itu, Gubernur Lampung Muhammad Ridho Ficardo menyampaikan bahwa saat ini Pemerintah Provinsi Lampung sedang fokus dalam percepatan pembangunan yang pro terhadap kepentingan masyarakat yaitu dalam bidang pembangunan infrastruktur dan pelayanan kepada masyarakat.
“Terkait dengan Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2017 yang telah diaudit sesuai prosedur oleh BPK RI Perwakilan Lampung secara tepat waktu dan memperoleh opini Wajar Tanpa Pengecualian. Opini BPK tersebut adalah bentuk dari tanggung jawab dan hasil kerja keras kita semua, baik dari OPD selaku entitas akuntansi, OPD selaku entitas pelaporan dan DPRD sebagai pihak legislatif,” ujar Ridho.
Ridho menambahkan, penyusunan laporan keuangan pemerintah yang baik merupakan amanah Peraturan Perundang – undangan yang berlaku. Hal ini bertujuan untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparansi serta akuntabel, khususnya dibidang pengelolaan keuangan daerah.
“Yang menjadi perhatian Pemerintah Provinsi Lampung adalah kebijakan anggaran dan kebijakan keuangan dalam rangka menyejahteraan rakyat dan pengembangan potensi dalam memajukan Provinsi Lampung, di mana terkait kebijakan anggaran harus harmonis dan sinkron,” kata Ridho.
Gubernur Ridho menilai secara umum kunjungan Wakil Ketua DPR RI di Provinsi Lampung memberikan manfaat yang besar untuk meningkatkan kualitas, kapasitas dan akuntabilitas penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan. “Mengingat kunjungan ini akan menyerap berbagai masukan dari Provinsi Lampung, maka saya menaruh harapan besar pada Wakil Ketua DPR RI, kiranya beliau dapat memperjuangkan program kerja prioritas Pemerintah Provinsi Lampung ke depan, dalam mewujudkan pemerintahan yang bersih dan baik,” tutupnya. (Humas Prov/Red)
