– Borok Dinas Komunikasi, Informatika dan Statistik (Diskominfotik) Provinsi Lampung satu per satu mulai muncul ke permukaan. Setelah kemarin heboh dugaan pemborosan anggaran terkait kegiatan Rp 1.6 miliar untuk dialog/talkshow gubernur Lampung di TV Nasional.
Ternyata, Diskominfotik Provinsi Lampung juga telah menganggarkan dana Rp 5,1 miliar untuk hibah. Dana fantastis tersebut bersumber dari Anggaran Pembangunan dan Belanja Daerah Perubahan (APBD-P) 2023.
Diketahui dana hibah tersebut salah satunya diberikan pada instansi pemerintahan untuk kegiatan belanja hibah videotron dan belanja hibah kerjasama media di KPID Lampung.
Plt. Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah saat dikonfirmasi terkait urgensi pemberian dana hibah tersebut, dia meminta wartawan untuk datang ke kantor saja. Mengingat dirinya tidak membawa data. ” Silahkan datang ke kantor saja mas, saya tidak bawa datanya,” jelasnya singkat.
Sebelumnya diberitakan, jagat maya dihebohkan oleh kebijakan ugal-ugalan Plt. Diskominfotik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah dan jajaran, yakni memangkas anggaran publikasi media online dengan dalih keterbatasan anggaran. Kali ini, Diskominfotik Provinsi Lampung justru menganggarkan budget fantastis sebesar Rp 1,6 miliar untuk dialog selama 30 menit di TV Nasional.
Kebijakan aneh pejabat yang kini telah menyandang pejabat pelaksana tugas (Plt) Kepala Diskominfotik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah itu tentu mendapatkan kritik pedas dari Ketua Lembaga Monitoring Pembangunan Indonesia Wilayah Lampung Sofian Akhmad. Menurutnya, kebijakan tersebut justru akan mendegradasi citra baik Gubernur Lampung yang telah mendapatkan banyak penghargaan. Pasalnya, masyarakat akan menilai bahwa Pemprov Lampung menganaktirikan media lokal.
“Aneh, seharusnya Plt. Diskominfotik Provinsi Lampung Ahmad Saifullah memiliki jiwa sense of belonging terhadap media lokal. Jangan memakai politik belah bambu, media lokal diinjak, sementara media nasional diangkat setinggi-tingginya. Mana kearifan lokalmu pak?” jelasnya, Senin, 27 November 2023.
Selain itu, sambung Sofian Akhmad, masyarakat juga akan menilai bahwa dialog selama 30 menit yang menghabiskan anggaran APBD-P sebesar 1,6 miliar itu merupakan pemborosan anggaran. Sementara kita tahu bahwa Lampung sempat viral gegara buruknya infrastruktur.
“Itu namanya sengaja menciptakan ruang agar masyarakat kembali menghujat Gubernur Lampung Arinal Djunaidi. Kemarin sudah viral akibat infrastruktur, jangan viral lagi gara-gara haus pencitraan. Saya yakin,” katanya.
#Gubernur Arinal Tidak Haus Pencitraan#
Sofian Akhmad melanjutkan, jika dialog di TV nasional tersebut tujuannya untuk menyosialisasikan sosok Arinal, hal itu merupakan salah besar. Sebab, imbuhnya, Gubernur Arinal bukanlah orang yang haus pencitraan.
”Saya yakin itu bukan kemauan Gubernur Arinal, tapi langkah improvisasi pejabat di Diskominfotik saja. Apa coba tujuannya? memang Pak Arinal mau go nasional. Atau pencitraan di Lampung? Mengapa tidak menggunakan media lokal dan influencer lokal saja. Lagian popularitas Pak Arinal di Lampung sangat tinggi. Jadi ini murni langkah blunder pejabat Diskominfotik saja,” tegasnya.
“Saya ingat pesan gubernur, kebijakan itu bukan berdasarkan pada kemauan, tapi kebutuhan. Sementara kebutuhan Pemprov Lampung hari ini adalah bagaimana pesan pembangunan tersiar hingga plosok kampung dengan pemberdayaan masyarakat lokal,” tambah dia.
Sementara saat dikonfirmasi, Sekretaris Diskominfotik Lampung Dr. Elip Heldan mempersilahkan wartawan untuk mengonfirmasi kepada Plt Kepala Dinas Kominfotik atau Kabid Peliputan. “Karena ini secara teknis yang membidangi,” jawabnya singkat melalui pesan WhatsApp.
Terpisah, Plt Kepala Dinas Kominfotik Lampung Ahmad Saefullah membenarkan adanya alokasi anggaran sebesar Rp1,6 miliar untuk publikasi di media nasional pada APBD Perubahan 2023. “Dana Rp1,6 miliar itu untuk delapan kali tayang televisi nasional. Dimana harga yang kami terima adalah maksimal Rp200 juta untuk dialog/talkshow/liputan dan tayang pembangunan dalam waktu 30 menit,” jelasnya. (Erlan)
