Bandar Lampung — Wakil Ketua Dewan Pertimbangan Kamar Dagang Industri (Kadin) Lampung Hi Aprozi Alam angkat bicara terkait kisruh keabsahan peserta menjelang Musyawarah Provinsi Kadin Lampung.
Saat dimintai pendapatnya, Aprozi Alam, Kamis, 22 Desember 2022, mengatakan Musprov Kadin Lampung harus digelar secara demokratis.
Oleh sebab itu, ia meminta Kadin Pusat untuk turun tangan melakukan verifikasi ulang keabsahan peserta Musprov dari Kadin Kabupaten/Kota. Dengan begitu, iklim dunia usaha dan organisasi di Lampung dapat berjalan baik.
“Kita meminta Kadin Pusat melakukan verifikasi ulang peserta dari kabupaten/kota, karena berdasarkan informasi media terindikasi kepengurusan kabupaten/kota cacat hukum. Sehingga tidak sah menjadi peserta musprov,” ujarnya.
Menurutnya, hal ini harus dilakukan jika menghendaki Musprov yang legitimate. “Kalau kita menghendaki musprov ini legitimate maka pesertanya harus sah.”
Don Zi, sapaan akrab Aprozi Alam pun berharap Kadin Lampung benar benar menjadi wadah organisasi profesi para pelaku usaha yang profesional sehingga dapat menggiatkan roda perekonomian Provinsi Lampung.
“Kita berharap Kadin Lampung ini benar benar menjadi wadah organisasi profesi para pelaku usaha yang profesional sehingga dapat menggiatkan roda perekonomian Provinsi Lampung,” tegasnya.
Sebelumnya beredar pemberitaan yang mempertanyakan keabsahan peserta Musprov Kadin Lampung.
“Kadin kota dan kabupaten adalah pemilik suara dalam pemilihan Ketum Kadin Lampung di Muprov besok. Sayangnya, peserta-peserta itu terindikasi tidak sah alias “bodong”,” ujar Andi Saputra SSos, Komtap di WKU Bidang Perindustrian dan Manufaktur .
“Periode kepengurusan saat ini dirasa minim kegiatan, khususnya dalam pembenahan Kadin Kota-Kabupaten se-Provinsi Lampung,” ujar dia dalam keterangan pers yang diterima redaksi, Rabu (21/12/2022).
Dipaparkan Andi, pelaksanaan Mukot/Mukab seharusnya diadakan setiap lima tahun sekali.
“Sebagai contoh, Kadin Kota Bandarlampung sebagai ibukota Provinsi Lampung tidak pernah menggelar Mukota Kadin Bandarlampung dalam periode ini,” tambahnya.
Sekalipun pernah digelar, imbuh dia, seharusnya tentu dapat dilihat dalam pemberitaan atau publikasi, baik di media cetak maupun elektronik. “Serta tidak ada dokumentasi foto atau video atas pelaksanaan kegiatan. Yang ada keliatannya hanya laporan bersifat arsip dan surat-menyurat,” kata dia.
Ketidaktransparanan itu membuat hingga saat ini, tidak diketahui siapa yang menjadi ketua-ketua Kadin di tingkat kabupaten-kota. “Kami sangat menyesalkan hal ini,” pungkas dia. (Erlan)
