Bandar Lampung – Konstalasi politik di Kota Bandar Lampung jelang Pilkada serentak pada 23 September 2020 mulai memanas. Teranyar, sosial media di Kota Tapis Berseri ini dibanjiri video aksi heroik sejumlah camat, lurah hingga ketua rukun tetangga (RT) untuk menghentikan upaya politik transaksional yang dibalut dengan kata manis “sosialisasi” oleh sejumlah tim sukses pasangan calon.
Pasalnya, selain melakukan sosialisasi, ternyata para tim sukses tersebut diduga turut membagikan sembako, dengan dalih bantuan Covid-19 bagi masyarakat.kita berharap agar semua calon untuk mengikuti aturan yg sudah ada,kalau kemaren dngn alasan blm ada calon bahwa kita mengetahui bahwa pendaftaran calon sudah tutup Minggu malam kemaren artinya sudah terdaftar di KPU calon calon walikota dan sudah tidak ada alasan melanggar aturan, dan berharap jg kepada penyelenggara dalam hal ini KPU dan Bawaslu untuk melakukan pendekatan bersama pamong pamong dibawah berserta bahwa calon agar sama sama ikut aturan agar tidak terjadilah pamong dan tim menunjukan etika politik tidk baik di depan rakyat,
Terkait hal ini, Ketua Badan Pemenangan Pemilu (Bapilu) Partai Nasdem Kota Bandar Lampung Sudibyo Putra angkat bicara. Menurutnya fenomena tersebut tidak lah dapat dibenarkan. Sebab politik transaksional, yakni politik sembako maupun politik uang sangat mencidrai dan merusak demokrasi.
Menurut Bang Putra, sapaan akrabnya, Bandar Lampung merupakan ibu kota Provinsi Lampung. Jadi proses Pilkada di Bandar Lampung merupakan barometer pelaksanaan pesta demokrasi serentak di tanah Sai Bumi Ruwa Jurai ini.
“Bandar Lampung adalah pusat kota. Penduduknya merupakan pemilih cerdas dan mayoritas berpendidikan tinggi, jadi jangan sampai terjadi money politic di kota ini. Jika terjadi politik uang di Bandar Lampung, mau ditarok dimana muka kita. Oleh sebab itu, seluruh lapisan masyarakat baik penyelenggara, aparat penegak hukum, aparat pemerintahan, pemuda, mahasiswa dan lainnya wajib bersatu padu melawan politik transaksional di Bandar Lampung,” papar Sudibyo Putra tegas.
Kemudian, sambung tokoh pemuda Bandar Lampung ini, dirinya tidak menyoal proses sosialisasi oleh tim sukses calon, ataupun sikap tegas para lurah dan RT sehingga terkesan terjadi kesalahpahaman, seperti yang beredar di sosial media akhir-akhir ini.
“Kan ini sudh terdaftar sebagai calon, seharusnya kita sama-sama untuk ikut aturan mainnya. Seperti kejadian di Panjang beberapa hari yg lalu, camat didorong salah satu tim hampir terjatuh karna camat melarang berkerumun dan menggunakan gudung pemerintah. Ini kesannya menunjukan etika politik sudah tidak ada lagi,” katanya.
Namun, dirinya menggarisbawahi bahwa Pilkada bukanlah sekedar pertarungan politik untuk menang atau kalah. Lebih dari itu, Pilkada merupakan proses sakral dalam memilih wakil Tuhan di Kota Bandar Lampung ini. Jadi, prosesnya harus dilakukan dengan paripurna dan menjunjung etika politik.
“Amat disayangkan, sepertinya mereka sudah kebelet untuk menjadi pemimpin. Jadi tidak berfikir jernih dan terkesan mengabaikan etika dalam berpolitik. Jadi mari kita instrospeksi diri. Kita jadikan moment Pilkada ini sebagai proses edukasi untuk seluruh masyarakat Bandar Lampung,” imbau putra.
Seharusnya, Pilkada ini dijadikan kawah candra dimuka untuk mendidik masyarakat menjauhi politik uang. Bukan sebaliknya, justru menyuap rakyat. “Mau sampai kapan bangsa ini seperti ini, politik uang selalu terjadi di setiap Pilkada. Ayo kita bergandengan tangan, ayo kita rapatkan barisan untuk menolak politik uang dan politik sembako di Bandar Lampung,” urainya.
Kemudian, imbuh Putra, di Bandar Lampung kasus covid terus meningkat. Setiap harinya positif 5 orang. Seharusnya para calon lebih menekankan untuk mengajak masyarakat menerapkan protokol kesehatan.
“Sosialisasi harus mengikuti aturan KPU dan pemerintah yang menekankan protokol kesehatan. Sudah jelas presiden telah memerintahkan jajaran Mentri Dalam Negeri untuk menghimbau calon dalam pilkada tidak boleh berkerumun,” tutupnya. (lan)
