Bandar Lampung – Panitia Khusus (Pansus) Dugaan Tindak Pidana (Money Politics) Pilkada Lampung 2018 menggelar rapat dengar pendapat (haering) bersama Insan Pers, Praktisi Hukum dan Posko Demokrasi, di Ruang Rapat Komisi Sekretariat DPRD Lampung, Rabu (25/7).
Ketua Pansus Money Politics, Ningrum Gumay mengatakan, hearing tersebut bertujuan untuk menghimpun saran masukan serta keterangan pihak yang intens mengawal dugaan money politics di Pilgub Lampung 2018.
“Pansus money politics membuka ruang selebar-lebarnya pada semua pihak untuk menyampaikan saran masukan dan bukti-bukti yang berkaitan dengan kerja pansus. Termasuk dari kawan-kawan media yang juga aktif dalam mengawal proses demokrasi,” kata Ningrum Gumay.
Dalam kesempatan itu, Koordinator Posko Demokrasi Rismayanti Borthon mengatakan, menurut pandangan pribadinya money politics bener terjadi di Pilgub Lampung. Berdasarkan data yang dimiliki Posko Demokrasi, sejak dibentuk pada 31 Juni 2018, mereka banyak menerima laporan serta bukti-bukti adanya praktik money politics.
“Kami memiliki banyak bukti-bukti bila ada politik uang di Pilgub Lampung. Bukti-bukti yang kami miliki antara lain berupa dokumen pelaporan, rekaman audio dan video,” kata Rismayanti.
Untuk memudahkan kerja pansus, lanjut Rismayanti, akan menyerahkan bukti-bukti yang dimiliki Posko Demokrasi sehingga dugaan money politics di Pilgub Lampung dapat terungkap. (*)
