Bandar Lampung – Pansus Politik Uang terkait Pilgub Lampung 2018 resmi dibentuk. Demikian hasil keputusan sidang paripurna tentang Dugaan Tindak Pidana Pemilu Kada yang dibacakan Sekretaris DPRD Provinsi Lampung Kherlani, Jumat (06/07/2018).
Paripurna memutuskan Legislator dari Fraksi PDI-P Mingrum Gumay sebagai ketua pansus, Iwan Fadil Ibrahim sebagai wakil ketua I dan Ririn Kuswantari sebagai wakil ketua II. Kemudian, Legislator dari Fraksi Dermokrat Yandri Nazir menjabat sebagai sekretaris dan Politisi PKB Noverisman Subing sebagai wakil sekretaris.
Usai paripurna, Ketua Pansus Politik Uang Mingrum Gumay mengatakan, Pansus dibentuk untuk mengawal dan mendalami dugaan politik uang yang diduga dilakukan oleh pasangan Arinal-Nunik.
“Setelah dibentuk Pansus akan langsung bekerja cepat. Kami akan memanggil pihak-pihak berkompeten untuk memberikan masukan dan keterangan terkait dugaan tindak pidana Pemilu Kada,” tegasnya.
Mingrum melanjutkan, pansus dibentuk bukan untuk mengintervensi kewenangan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Lampung. Namun, justru untuk memberikan dukungan dan menguatkan Bawaslu untuk menuntaskan laporan terkait dugaan politik uang yang dilakukan Cagub dan Cawagub Lampung Arinal Junaidi-Chusnunia.
“Pansus dibentuk bukan untuk melanggar undang-undang. Dalam bekerja kami memiliki target yang terukur dan terarah, yakni juka benar terbukti ada politik uang dalam Pilgub Lampung, maka Pansus akan merekomendasikan pada aparat terkait agar pelaku politik uang tersebut didiskualifikasi,” katanya.
Kemudian, tambah Mingrum, jika dalam proses pembahasan dan pendalaman diperlukan memanggil PT. Sugar Group Companies (SGC) yang diduga menjadi dalang terjadinya politik uang di Lampung, maka Pansus dipastikan memanggil perusahaan gula tersebut. “Jika diperlukan tentu akan kita panggil. Kita lihat saja prosesnya nanti,” tutupnya.
Pantauan di lokasi, Paripurna berjalan lancar. Seusai rapat, seluruh wakil rakyat nampak akrab. Meski pada Paripurna sebelumnya terjadi kekacauan, namun nampaknya hal tersebut tak mempengaruhi kinerja para wakil rakyat tersebut dalam memutus pembentukan Pansus Politik Uang. (ADV)
