Bandar Lampung – Sekretaris Komisi V DPRD Provinsi Lampung, Mikdar Ilyas merekomendasikan agar Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda) dapat ditambah sehingga semakin banyak siswa dan siswi miskin yang menerima bantuan.
“Rekomendasi komisi V kita minta supaya anggaran Bosda ini bisa ditingkatkan. Karena ini sangat membantu siswa-siswi yang tidak mampu. Apa lagi kondisi sekarang ini petani pada gagal panen tentu sangat membantu,” kata dia.
Politisi Partai Gerindra tersebut berharap agar penambahan dana Bosda dapat dilakukan pada tahun anggaran 2024 mendatang.
“Penambahan sekarang kan sudah tidak memungkinkan lagi. Jadi kita minta untuk menjadi perhatian untuk meningkatkan anggaran Bosda pada APBD 2024 mendatang,” katanya.
Menurutnya, presentase penerima dana Bosda di Lampung masih sangat minim. Sehingga belum semua siswa miskin yang ada mendapatkan perhatian dari pemerintah daerah.
“Kita berharap penambahan nya kalau bisa semaksimal mungkin karena pemerintah pasti tahu tingkat kewajaran nya. Misal tadi itu di Bandar Lampung paling banyak 300 orang yang dapat Bosda bahkan ada yang masih minim antara 30 sampai 40 siswa,” katanya.
Diketahui dalam rapat dengar pendapat antara Komisi V DPRD Provinsi Lampung dan Dinas Pendidikan, Pemerintah Provinsi (Pemprov) Lampung pada tahun 2023 ini menganggarkan dana sebesar Rp10,11 miliar yang digunakan untuk Bantuan Operasional Sekolah Daerah (Bosda).
Sekretaris Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Provinsi Lampung, Tomy Efra Hendarta mengatakan, dana sebesar Rp10,11 miliar tersebut dibagi untuk Sekolah Menengah Atas (SMA) sebesar Rp4,32 miliar dan Sekolah Menengah Kejuruan (SMK) sebesar Rp5,79 miliar.
“Tahun ini untuk Bosda sudah dianggarkan sebesar Rp10,11 miliar dan terbagi untuk SMA dan juga SMK. Namun ini belum dicairkan karena masih menunggu petunjuk teknis. Kemungkinan di bulan depan,” kata Tomy saat dimintai keterangan, Kamis (14/9/2023).
Tomy mengatakan jika anggaran sebesar Rp10,11 miliar tersebut baru membantu sekitar 3 hingga 5 persen siswa yang masuk kedalam jalur afirmasi.
Jika mengacu kepada PPDB, jalur siswa miskin atau afirmasi itu kuotanya 15 persen. Sementara yang bisa kita bantu baru sekitar 3 sampai 5 persen, jadi memang masih ada selisih sehingga perlu dilakukan penambahan lagi,” kata dia.
Ia mengatakan jika memang masih ada selisih penerima dana Bosda. Sehingga belum semua siswa dan siswa yang miskin menerima bantuan dari pemerintah daerah.
“Makanya masih ada siswa miskin yang belum tercover melalui Bosda, karena memang anggaran nya di sesuaikan dengan kemampuan daerah. Kalau mau ditambah prinsipnya kami siap saja,” kata nya. Tomy mengatakan jika pihaknya akan berkoordinasi dengan Badan Anggaran (Banggar) DPRD Lampung dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menambah anggaran pada tahun 2024 mendatang.
“Kalau penambahan ditahun ini kan tidak mungkin karena sudah dianggarkan pada APBD murni 2023. Nanti untuk penambahan di 2024 kita bicarakan dengan Banggar dan TAPD,” jelasnya. (Advetorial)
